FPI Tuntut Ahok Turun dari Jabatan Wagub DKI

Menhuk dan HAM: FPI Perlu Diberi Kesempatan

• Penulis :
• Icha Rastika
• Selasa, 29 Oktober 2013 | 17:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin memiliki pendapat senada dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal Front Pembela Islam (FPI). Amir menilai tidak ada salahnya jika publik memberi kesempatan kepada FPI untuk berpartisipasi dengan menjalin kerja sama dengan kepala daerah.

"Saya kira begini, Mendagri itu tentunya juga harus bersikap bijak dan tidak memihak. Kalau dalam hal ini FPI sebagai ormas (organisasi kemasyarakatan) berpartisipasi, kenapa tidak diberi kesempatan?" kata Amir di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Kendati demikian, lanjut Amir, anggota FPI tetap harus ditindak tegas sesuai dengan aturan jika terbukti melanggar hukum.

"Namun, kalau FPI melanggar hukum, tentu ada aturan hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Gamawan meminta kepala daerah agar tidak alergi dengan ormas, termasuk dengan FPI. Menurut Gamawan, kerja sama dengan ormas bisa dilakukan untuk program-program yang baik. Ia mengatakan, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas.

"Misalnya, ormas lingkungan hidup, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), atau dinas kehutanan, bisa ajak bekerja sama," kata Gamawan (24/10/2013).

Menurutnya, tujuan utama pendirian ormas sebenarnya bersifat mulia. Namun, citra ormas yang baik, menurut Gamawan, ikut rusak karena dua atau tiga ormas tertentu yang kinerjanya tidak baik.

Pernyataan dari Gamawan sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi. FPI tidak memiliki izin ormas, dan sudah jelas termasuk kelompok islam fanatik yang suka menggunakan terror dalam tindakannya.
Terlihat jelas, bahwa Menhuk,Mendagri, HAM, dan FPI di Indonesia ini sedang bergandeng tangan untuk memusnahkan segala sesuatu yang bukan Islam. Apa jadinya bila FPI dijadikan ormas resmi dan berpartisipasi dengan menjalin kerja sama dengan kepala daerah? Indenesia akan dijadikan negara Jiran seperti di Arab. Padahal kita bangsa Indonesia memiliki sejarah dan perjuangan tanah air sendiri dari berbagai golongan, bukan dari golongan islam saja namun dari golongan lain seperti budha, hindu, kristen, katolik, dan lain sebagainya.

Bapak Gamawan tersebut hingga 'meminta simpati dan bantuan dari kepala daerah' Bapak Jokowi.
Jokowi mengatakan, ia sudah menjalin kerja sama dengan ormas keagamaan. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan hubungan yang baik antara pemerintah dan ormas.
"Saya ke Muhammadiyah, minta dibantu sosialisasikan program-program. Ke NU juga agar program kita sampai ke bawah," kata Jokowi.
Namun, saat ditanya kembali tentang hubungan antara Pemprov DKI dan FPI, Jokowi kembali memberikan jawaban seperti sebelumnya. "Kita kerja sama dengan semua ormas," ujarnya.
Sebelumnya, Gamawan menyampaikan bahwa sebaiknya kepala daerah menjalin kerja sama dengan ormas, termasuk FPI. Menurut Gamawan, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik. Khusus mengenai FPI, Gamawan mengatakan bahwa kerja sama kedua pihak bisa dilakukan dalam bidang keagamaan, bukan penegakan hukum. 

Maksud dari perkataan: Khusus mengenai FPI, Gamawan mengatakan bahwa kerja sama kedua pihak bisa dilakukan dalam bidang keagamaan, bukan penegakan hukum. 
bisa diartikan bahwa sebenarnya Bapak Gamawan sendiri tahu bahwa FPI sering, dan pasti akan melakukan tidakan yang melanggar hukum. Karena itulah dengan dalih agama, ia berkata untuk menjalin kerjasama antar kepala daerah dan FPI melalui bidang keagamaan, BUKAN PENEGAKAN HUKUM.

kemunafikan sudah terbongkar, tak bisa anda berdalih seperti itu, anda pikir Rakyat itu sebegitu bodohnya hingga bisa ditipu oleh tipu muslihat anda yang menggunakan agama sebagai alat politik, atau alat untuk mendapatkan kekuasaan?

Kini kita beralih pada tokoh yang menanggapi segala sesuatu dengan tegas dan kritis, berdasarkan fakta yang ada:

• Penulis :
• Robertus Belarminus
• Sabtu, 26 Oktober 2013 | 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min menyatakan protesnya terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Hal ini terkait dengan komentar Basuki menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Menurut Novel, dia menilai Basuki sangat keberatan dengan imbauan dari Mendagri agar setiap kepala daerah dapat bekerja sama dengan ormas Islam, tak terkecuali seperti FPI.

"Keterangan dari Mendagri inilah yang membuat Ahok gerah. Akhirnya, berkomentar keras dan menyudutkan FPI," kata Habib Novel, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/10/2013).

Jika Basuki tak dapat mengubah sikapnya, FPI akan menuntut Wagub DKI tersebut turun dari jabatannya.

"Kita minta kalau Ahok tidak bisa ubah sikap, kita minta ke DPRD gelar rapat atau apapun lah, bagaimana supaya Ahok bisa turun," ujar Novel.

Demo

Lebih lanjut Novel mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan turun melakukan aksi di Balaikota DKI Jakarta. Namun, hal itu sedang direncanakan. Opsi lainnya, FPI akan mengirimkan delegasinya untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Basuki sendiri.

"Mungkin lewat delegasi, kalau Senin kita tidak bisa turun. Kita akan minta langsung diagendakan untuk bertemu tokoh Islam dan berikan masukan untuk Ahok. Agar Ahok dapat berkordinasi dan berkerja sama dengan ormas Islam dan ulama," jelas Novel.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bingung atas imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada Kepala Daerah untuk menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat, seperti Front Pembela Islam (FPI).

Mengapa Basuki bingung?

 Karena beberapa waktu lalu, kata Basuki, Presiden SBY justru meminta pembubaran FPI. Menurut Basuki, pernyataan Gamawan membingungkan.

Di satu sisi, Gamawan beralasan FPI tidak dapat dibubarkan karena tidak pernah memiliki izin, dan FPI bukanlah sebuah bentuk organisasi masyarakat (ormas).

Di lain waktu, Gamawan justru meminta pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan ormas, salah satunya dengan FPI.

Apabila harus bekerja sama, menurut Basuki, Pemprov DKI hanya akan mau bekerja sama dengan ormas yang resmi dan sudah memiliki izin. Selain itu, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan ormas mana pun, asal tidak anarkis dan menaati konstitusi bukanlah konstituen.

Terlihat sekali bahwa FPI itu adalah organisasi teror berkedok islam, tidak memiliki izin sebagai ormas, dan anarkismenya sudah tidak bisa ditanya-tanya lagi, faktanya walau diawal-awal FPI melakukan tidakan sosial untuk melakukan amanat Islam, namun lama kelamaan terlihat juga ke-anarkis-an, dan ke-fanatik-an mereka.

Mereka pikir hanya dengan membawa embel-embel islam, perbuatan mereka bisa dibenarkan? TIDAK! 

lagi-lagi agama dijadikan alat politik, dijadikan alat untuk mendapat keuntungan untuk individu atau sebuah kelompok.

Agama Islam dikatakan sebagai agama teroris karena organisasi dan orang-orang seperti di FPI. Apa jadinya kalau Indonesia dikuasai FPI? islam tidak akan dipandang lagi sebagai agama damai .

Maaf apabila ini terdengar kasar, tapi bila FPI diberi kesempatan berelasi dan ikut partisipasi dalam bidang kenegaraan (relasi dengan kepala daerah atau , Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)), Bisa -bisa negara Indonesia di-cap sebagai negara Teroris. 

FPI itu berbahaya, begitu juga dengan orang-orang yang mendukungnya.

Buka mata kita, rakyat Indonesia! Yang islam pun jadilah islam yang bijaksana dan tidak fanatik dan etnosentris. Peduli pada sekitar , bertindak, dan memilih sikap yang bijaksana yang adil bagi semua sama rata, membawa damai bagi sesama warga Indonesia.

Agama tidak bisa dijadikan alat! Murtadlah orang-orang yang menggunakan agama sebagai alat untuk mendapat kekuasaan, dan sebagai jaminan pembenaran atas tindakan yang melanggar hukum , hak dan kewajiban manusia.

Semoga postingan ini dapat membuka mata kita terhadap apa yang terjadi disekitar kita.

Salam , Politisi Misterius.