Politisi Misterius

Menhuk dan HAM: FPI Perlu Diberi Kesempatan Penulis : Icha Rastika Selasa, 29 Oktober 2013 | 17:16 WIB JAKARTA, KOMPAS.com  — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin memiliki pendapat senada dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal Front Pembela Islam (FPI). Amir menilai tidak ada salahnya jika publik memberi kesempatan kepada FPI untuk berpartisipasi dengan menjalin kerja sama dengan kepala daerah. "Saya kira begini, Mendagri itu tentunya juga harus bersikap bijak dan tidak memihak. Kalau dalam hal ini FPI sebagai ormas (organisasi kemasyarakatan) berpartisipasi, kenapa tidak diberi kesempatan?" kata Amir di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013). Kendati demikian, lanjut Amir, anggota FPI tetap harus ditindak tegas sesuai dengan aturan jika terbukti melanggar hukum. "Namun, kalau FPI melanggar hukum, tentu ada aturan hukum," ujarnya. Sebelumnya, Gamawan meminta kepala daerah agar tidak alerg

Penulis : Kurnia Sari Aziza Selasa, 29 Oktober 2013 | 15:52 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh di halaman Balaikota Jakarta sejak pagi hingga sore ini membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terpaksa memarkirkan mobil dinasnya di halaman Gedung DPRD DKI Jakarta. Bahkan, untuk bisa keluar dari kantornya menuju acara rapat koordinasi pembahasan banjir di kawasan Sentul, Jawa Barat, mantan Bupati Belitung Timur itu harus dikawal dengan beberapa lapis petugas pengamanan dalam dan kepolisian untuk ke tempat parkir mobilnya. Ia pun memutar melalui gedung Blok G Balaikota dan turun melalui tangga darurat. Unjuk rasa yang dilakukan ribuan buruh itu menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengabulkan tuntutan mereka, yakni besaran upah minimum provinsi (UMP) Rp 3,7 juta per bulannya. Bahkan, mereka rela menginap di Balaikota agar dapat menar

Ketika anda menonton cuplikan video-video diatas, bangkitkah rasa nasionalisme anda? Banggakah dan Terharukah anda dengan perjuangan para Pahlawan yang berjuang memerdekakan dan mempersatukan Indonesia? Namun ternyata, masih banyak masyarakat dari berbagai golongan yang lupa akan arti dan pentingnya sumpah pemuda, bahkan berdemo menolak diadakannya sumpah pemuda. Ini merupakan bukti konkret bahwa Masyarakat Indonesia sangat tidak peduli pada Nasionalismenya, identitas bangsa dan negaranya. Hal ini sunggguh memprihatinkan, dimana warga negara lain sangat menghormati dan peduli pada nasionalismenya, kita malah terkesan membuang nasionalisme itu. Memang kita yang berada di Indonesia tidak merasa kedekatan bangsa atau negara saat tinggal berada di Indonesia. Namun jika kita keluar negri, ambil saja contoh ke negara eropa, lalu menemukan 1 orang yang dapat berbahasa Indonesia, barulah timbul rasa kedekatan berbangsa kita. Padahal Sumpah pemu

 Indonesia tercatat sebagai mayoritas Muslim. Baik muslim aliran keras maupun yang lembut. Aliran keras ini adalah muslim-muslim fanatic yang menginginkan pemimpin pemerintahan atau pemimpin dalam suatu instansi masyarakat Indonesia haruslah muslim juga. Sebut saja contoh sang raja dangdut sekaligus seorang haji, Rhoma Irama. Beliau ternyata akan mencalonkan diri sebagai calon presiden di tahun 2014 mendatang.  Mengapa Agama dapat dijadikan alat politik? Bang Rhoma Irama ternyata berkampanye atau berpidato tentang pencalonan dirinya di sebuah Masjid. Alasannya adalah ia ingin umat islam agar memilih pemimpin yang seagama dan sepemikiran seperti dirinya, ia sangat menentang pemimpin non-muslim, dan ternyata dalam pidatonya di masjid itu, terucap juga kata yang cenderung rasialis. Kita Negara Indonesia memang mayoritas penduduknya beragama muslim, tapi apakah itu berarti kita adalah Negara jiran seperti arab? Jawabannya adalah tidak! Kita Negara Indonesia adalah Negara demokras