Basuki: Cegah Korupsi, Harta Pejabat Harus Diungkap
Posted by sak on March 14, 2013 Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cukup melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi harus meratifikasi Undang-undang no 7 tahun 2006. “Jauh lebih dalam dari itu, seseorang harus bisa membuktikan jumlah harta, kebutuhan hidup, dan pajak yang dibayar yang seuai berapa? Kalau tidak sesuain anda tidak boleh jadi pejabat, itu yang penting,” kata pria yang akrab disapa Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013). Ahok menjelaskan wajar jika mengaji besar untuk pejabat untuk mencegah tindakan korupsi. Pasalnya, tidak adil jika ada pejabat yang jujur digaji dengan nilai yang sangat kecil. Sedangkan, para pekerja di swasta mendapatkan gaji yang jauh berkali-kali lipat diatas para pejabat. ...