Politisi Misterius

Posted by sak on March 14, 2013   Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cukup melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi harus meratifikasi Undang-undang no 7 tahun 2006. “Jauh lebih dalam dari itu, seseorang harus bisa membuktikan jumlah harta, kebutuhan hidup, dan pajak yang dibayar yang seuai berapa? Kalau tidak sesuain anda tidak boleh jadi pejabat, itu yang penting,” kata pria yang akrab disapa Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013). Ahok menjelaskan wajar jika mengaji besar untuk pejabat untuk mencegah tindakan korupsi. Pasalnya, tidak adil jika ada pejabat yang jujur digaji dengan nilai yang sangat kecil. Sedangkan, para pekerja di swasta mendapatkan gaji yang jauh berkali-kali lipat diatas para pejabat. ...

Menhuk dan HAM: FPI Perlu Diberi Kesempatan Penulis : Icha Rastika Selasa, 29 Oktober 2013 | 17:16 WIB JAKARTA, KOMPAS.com  — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin memiliki pendapat senada dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal Front Pembela Islam (FPI). Amir menilai tidak ada salahnya jika publik memberi kesempatan kepada FPI untuk berpartisipasi dengan menjalin kerja sama dengan kepala daerah. "Saya kira begini, Mendagri itu tentunya juga harus bersikap bijak dan tidak memihak. Kalau dalam hal ini FPI sebagai ormas (organisasi kemasyarakatan) berpartisipasi, kenapa tidak diberi kesempatan?" kata Amir di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013). Kendati demikian, lanjut Amir, anggota FPI tetap harus ditindak tegas sesuai dengan aturan jika terbukti melanggar hukum. "Namun, kalau FPI melanggar hukum, tentu ada aturan hukum," ujarnya. Sebelumnya, Gamawan meminta kepala daerah agar tidak alerg...

Penulis : Kurnia Sari Aziza Selasa, 29 Oktober 2013 | 15:52 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh di halaman Balaikota Jakarta sejak pagi hingga sore ini membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terpaksa memarkirkan mobil dinasnya di halaman Gedung DPRD DKI Jakarta. Bahkan, untuk bisa keluar dari kantornya menuju acara rapat koordinasi pembahasan banjir di kawasan Sentul, Jawa Barat, mantan Bupati Belitung Timur itu harus dikawal dengan beberapa lapis petugas pengamanan dalam dan kepolisian untuk ke tempat parkir mobilnya. Ia pun memutar melalui gedung Blok G Balaikota dan turun melalui tangga darurat. Unjuk rasa yang dilakukan ribuan buruh itu menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengabulkan tuntutan mereka, yakni besaran upah minimum provinsi (UMP) Rp 3,7 juta per bulannya. Bahkan, mereka rela menginap di Balaikota agar dapat menar...