Politisi Misterius

Kenapa agama harus dipisahkan dari politik? Sekedar opini, tapi kira2 inilah yang saya dapat dari berbagai hal di berita internet sekarang..terutama soal PILKADA jakarta 2017 kemarin, banyak sekali berita dan video beredar yang menunjukan adanya gerakan yang 'bigot' memakai ras dan agama. Dan, sepertinya dulu saya pernah membahas hal yang serupa masa Jokowi-Ahok Konon , karena agama itu suci, dan politik itu kotor. Jadi agama jangan masuk ke politik, karena akan ikutan kotor. Sebenarnya ini jawaban hiburan aja untuk kaum agamawan, supaya mereka berhenti ngerecokin dunia politik. Jawaban yang sebenarnya adalah, karena agama itu tidak rasional dan tidak siap didebat. Ada pun produk politik seperti undang-undang idealnya harus memiliki basis rasional, siap didebat secara publik, dan rela dihapus atau direvisi ketika terbukti tidak rasional atau tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Tidak boleh ada politikus yang menjawab debat lawannya dengan ancaman neraka atau azab Tu...

Posted by sak on March 14, 2013   Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cukup melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi harus meratifikasi Undang-undang no 7 tahun 2006. “Jauh lebih dalam dari itu, seseorang harus bisa membuktikan jumlah harta, kebutuhan hidup, dan pajak yang dibayar yang seuai berapa? Kalau tidak sesuain anda tidak boleh jadi pejabat, itu yang penting,” kata pria yang akrab disapa Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013). Ahok menjelaskan wajar jika mengaji besar untuk pejabat untuk mencegah tindakan korupsi. Pasalnya, tidak adil jika ada pejabat yang jujur digaji dengan nilai yang sangat kecil. Sedangkan, para pekerja di swasta mendapatkan gaji yang jauh berkali-kali lipat diatas para pejabat. ...

Menhuk dan HAM: FPI Perlu Diberi Kesempatan Penulis : Icha Rastika Selasa, 29 Oktober 2013 | 17:16 WIB JAKARTA, KOMPAS.com  — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin memiliki pendapat senada dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal Front Pembela Islam (FPI). Amir menilai tidak ada salahnya jika publik memberi kesempatan kepada FPI untuk berpartisipasi dengan menjalin kerja sama dengan kepala daerah. "Saya kira begini, Mendagri itu tentunya juga harus bersikap bijak dan tidak memihak. Kalau dalam hal ini FPI sebagai ormas (organisasi kemasyarakatan) berpartisipasi, kenapa tidak diberi kesempatan?" kata Amir di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013). Kendati demikian, lanjut Amir, anggota FPI tetap harus ditindak tegas sesuai dengan aturan jika terbukti melanggar hukum. "Namun, kalau FPI melanggar hukum, tentu ada aturan hukum," ujarnya. Sebelumnya, Gamawan meminta kepala daerah agar tidak alerg...