Basuki: Cegah Korupsi, Harta Pejabat Harus Diungkap
Ahok.Org
– Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa
untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta tidak cukup melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi harus meratifikasi
Undang-undang no 7 tahun 2006.“Jauh lebih dalam dari itu, seseorang harus bisa membuktikan jumlah harta, kebutuhan hidup, dan pajak yang dibayar yang seuai berapa? Kalau tidak sesuain anda tidak boleh jadi pejabat, itu yang penting,” kata pria yang akrab disapa Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
Ahok menjelaskan wajar jika mengaji besar untuk pejabat untuk mencegah tindakan korupsi. Pasalnya, tidak adil jika ada pejabat yang jujur digaji dengan nilai yang sangat kecil. Sedangkan, para pekerja di swasta mendapatkan gaji yang jauh berkali-kali lipat diatas para pejabat.
“Misalkan kalau bupati yang jujur hanya digaji 5-6 juta mana cukup, kan tidak lucu. sementara profesional di bank bisa Rp150-200 juta per bulan gajinya. Itu besar tidak sesuai dengan kondisi rakyat kita, Kalau memang tidak sesuai tangkap saja pejabat dengan gaji kecil tapi bisa bermewah-mewahan. Kenapa tidak pernah teriak. Jangan pejabat digaji gaji besar lalu anda teriak,” imbuhnya.
Kemudian, mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan bahwa jika ingin mendorong pencegahan korupsi harus mengungkap harta para pejabat. Hal ini dilakukan karena banyak sekali pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
“Kita punya data banyak PPATK juga ada data, tapi kita tidak bisa lakukan. Siapapun mau jadi pejabat hartanya harus diperiksa hartanya asalnya darimana, kalau tidak bisa yang sudah main tidak usah diperiksa lagi kita ampuni saja. Itulah rekonsiliasi nasional, kalau mau pejabat yang mau betul2 melayani,” katanya.[Tribunnews]
Usulan yang sangat bagu bisa terlihs, hal ini agar rakyat sendiri bisa melihat ke'bersih'an anggaran para anggota pemerintah yang telah digaji oleh rakyat. Semoga banyak yang mendukung hal ini, jika dijadikan/ masuk ke dalam UUD malah lebih bagus lagi.
Kita perlu UUD yang mengatur tentang pemberian informasi kinerja dan gaji anggota pemerintah RI secara terperinci.
Salam, Politisi Misterius
Komentar
Posting Komentar